Penyelenggaraan Pemerintahan Harus Humanis dan Excellent Service

Lhokseumawe –  Kamis (3/9) Fraksi Partai Demokrat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, mengadakan Seminar Nasional yang bertemakan “Akuntabilitas dan transparasi kinerja lembaga negara”. Acara tersebut digelar di Aula Hotel Lido Graha, Cunda, Lhokseumawe.

Pada acara tersebut menghadirkan pemateri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Prof. Dr. Apridar, M.Si  dan Rektor Universitas Almuslim Bireuen, Dr. H. Amiruddin Idris, SE.,M.Si.

Rektor Universitas Almuslim (Umuslim) Dr.H. Amiruddin Idris, SE.,M. Si dalam presentasinya mengatakan penyelenggaraan pemerintahan harus humanis. “Sebagai lembaga negara sudah seharusnya instansi pemerintahan harus memberikan excellent service (pelayanan prima) kepada masyarakat,” demikian ungkap Rektor Umuslim.

Rektor Umuslim juga menerangkan bahwa pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selama ini masyarakat Aceh belum memfungsikan daripada fungsi kontrol dalam menjaga stabilitas anggaran negara dan transparansi pengelolaan anggaran negara baik itu yang bersumber dari APBN atau APBA. Fungsi kontrol tersebut diharapkan mampu menjaga nilai-nilai pengelolaan yang bersih dan akuntabel agar terwujudnya penyelenggaran negara yang bersih. Konflik yang berkepanjangan sudah membentuk masyarakat Aceh untuk tidak perduli terhadap informasi-informasi yang ada dalam pemerintahan, sekalipun pernyataan ini belum terbukti secara benar. Namun kalau dilihat peran masyarakat Aceh dalam mengakses informasi masih sangat berkurang, sehingga kontrol yang dilakukan oleh masyarakat Aceh kepada pemerintah masih sangat lemah. Pola hidup yang keras dan rasa curiga terhadap orang lain, telah membentuk masyarakat yang tingkat kewaspadaan sangat tinggi, yang kemudian dari kewaspadaan tersebut menimbulkan rasa curiga, dan dari rasa curiga membentuk karakter yang keras dan ingin menang sendiri. Dari rasa curiga tersebut kemudian masyarakat Aceh dilalaikan dengan sikap ketidakpedulian terhadap roda pemerintahan yang diselengarakan oleh Negara.

Bagaimana seharusnya?
Mendidik dan mengajak masyarakat Aceh supaya ikut serta dalam mengontrol dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan yang bersih adalah dengan mencari memberikan informasi kepada masyarakat Aceh yang bahwasanya setiap warga negara berhak mengakses, menerima informasi, melakukan pengawasan penganggaran supaya terwujudnya penyelenggara pemerintah yang bersih dan transparan.

Acara dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT.  acara yang melibatkan kalangan mahasiswa yang ada di Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, KNPI Aceh Utara, KNPI Lhokseumawe, Akademisi serta unsur lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Nova menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara terdapat di pusat pemerintahan dan di pemerintahan tingkat daerah, dimana di Indonesia sejak tahun 1999 telah mulai melaksanakan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberian otonomi daerah.

“Melalui sistem otonomi daerah ini sebagai wewenang yang harus diputuskan pada Pemerintah Pusat kini dapat diputuskan ditingkat pemerintah daerah sehingga dapat lebih mengakomodir aspirasi dan kearifan masyarakat setempat atau lokal,” kata Ir. Nova Iriansyah, MT.

Ia menambahkan, di samping itu pemerintah desentralisasi ini juga memiliki kekurangan yaitu memberikan ruang yang lebih untuk terjadinya penyelewengan oleh pihak atau kelompok tertentu yang berkuasa untuk memenuhi kepentingan sendiri. Menurutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan kekurangan penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi serta meningkatkan kinerja pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (al-rahmad)