Universitas Almuslim

Sosialisasi Drs. H. Anwar Idris Tentang Empat Pilar

Bireuen - sabtu (3/9) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indoneisa (MPR RI) bekerjasama dengan Universitas Almuslim Peusangan mengadakan sosialisasi dan diskusi publik bertajuk “Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bertempat di Gedung M.A Jangka, Sabtu, 3 September 2016. Sosialisasi ini bermaksud mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dan menggalang masukan dari kalangan Mahasiswa Dan pemuda, dengan menghadirkan nara sumber Drs. H. Anwar Idris. Dan dihadiri oleh Civitas akademica Umuslim, Mahasiswa Umuslim dan kalangan pemuda kabupaten bireuen.

Dalam paparan seminarnya Drs. H. Anwar Idris  menyampaikan bahwa, yang dibutuhkan untuk tetap tegaknya Negara dan Pemerintahan Indonesia saat ini adalah empat pilar, yakni : Kesadaran akan Bhineka Tunggal Ika, UUD ’45, Pancasila, dan NKRI. Karena tanpa empat pilar tersebut negara ini akan rapuh dan mengajak para mahasiswa Umuslim berdialog untuk ikut serta memikirkan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Drs. H. Anwar Idris  juga berharap, bisa benar-benar membawa aspirasi mahasiswa ini ke forum parlemen di Jakarta.

Sementara itu, Drs. H. Anwar Idris  menyampaikan bahwa empat pilar bernegara menjadi hal yang sangat fundamental yang berguna bagi kelangsungan negara Indonesia, sehingga 4 pilar itu tidak bisa diubah. Secara sepintas Drs. H. Anwar Idris  menjelaskan hal-hal yang mendasar pada proses perubahan UUD 45 yang tidak bisa dirubah. Ketika reformasi bergulir, banyak sekali tuntutan, salah satunya tuntutan untuk merubah amandemen. Amandemen yang dianggap masyarakat sudah tidak relevan lagi. Terjadinya reformasi di segala bidang yang dipelopori generasi muda kita, salah satu tuntutan reformasi itu adalah untuk merubah amandemen UUD 45. Menurut Drs. H. Anwar Idris, Reformasi di Indonesia memang harus terjadi, tetapi reformasi untuk mengubah amandemen yang dikehendaki oleh sebagian besar generasi muda, mereka harus didampingi dan dikontrol, sehingga tetap terjaga cek and balance (saling melindungi) antara Pemerintah dan masyarakat, demi tetap tegaknya NKRI. Untuk mendapingi masyarakat dan untuk upaya-upaya saling mengontrol antara masyarakat, pemerintah dan lembaga lembaga yang ada, maka MPR menerbitkan buku-buku draft yang berisi aturan-aturan untuk mempertahankan dan menegakkan NKRI dan menegaskan sistem presidensil. Dalam forum itu Drs. H. Anwar Idris  juga menegaskan bahwa kekuasaan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk di bagi-bagi, tetapi untuk dipisah-pisahkan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab demi tegaknya NKRI. Sedangkan UUD 45 berfungsi untuk membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, karena kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat.