Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR -RI di Umuslim

Bireuen - Rabu (06/09) Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR- RI bertempat di Gedung M.A Jangka. Sosialisasi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa Universitas Almuslim (Umuslim) ini bermaksud mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dan menggalang masukan dari kalangan mahasiswa dengan narasumber Drs. H. Anwar Idris dan dihadiri oleh Civitas akademica Umuslim.

Dalam paparan sosialisasinya Drs. H. Anwar Idris  menyampaikan bahwa, yang dibutuhkan untuk tetap tegaknya Negara dan Pemerintahan Indonesia saat ini adalah empat pilar, yakni : Kesadaran akan Bhineka Tunggal Ika, UUD ’45, Pancasila, dan NKRI. Karena tanpa empat pilar tersebut negara ini akan rapuh dan mengajak para mahasiswa Umuslim berdialog untuk ikut serta memikirkan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Drs. H. Anwar Idris  juga berharap, bisa benar-benar membawa aspirasi mahasiswa ini ke forum parlemen di Jakarta.

Sementara itu, Drs. H. Anwar Idris  menyampaikan bahwa empat pilar bernegara menjadi hal yang sangat fundamental yang berguna bagi kelangsungan negara Indonesia, sehingga  empat pilar itu tidak bisa diubah. Secara sepintas Drs. H. Anwar Idris  menjelaskan hal-hal yang mendasar pada proses perubahan UUD 45 yang tidak bisa dirubah. Ketika reformasi bergulir, salah satu tuntutan untuk merubah amandemen.  Amandemen yang dianggap masyarakat sudah tidak relevan lagi. Terjadinya reformasi di segala bidang yang dipelopori generasi muda kita, salah satu tuntutan reformasi itu adalah untuk merubah amandemen UUD 45.

Menurut Drs. H. Anwar Idris, reformasi di Indonesia memang harus terjadi, tetapi reformasi untuk mengubah amandemen yang dikehendaki oleh sebagian besar generasi muda, mereka harus didampingi dan dikontrol, sehingga tetap terjaga check and balance (saling melindungi) antara Pemerintah dan masyarakat, demi tetap tegaknya NKRI. Untuk mendampingi masyarakat dan untuk upaya-upaya saling mengontrol antara masyarakat, pemerintah dan lembaga lembaga yang ada, maka MPR menerbitkan buku-buku draft yang berisi aturan-aturan untuk mempertahankan dan menegakkan NKRI dan menegaskan sistem presidensial. Dalam forum itu Drs. H. Anwar Idris  juga menegaskan bahwa kekuasaan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak untuk dibagi-bagi, tetapi untuk dipisah-pisahkan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab demi tegaknya NKRI. Sedangkan UUD 45 berfungsi untuk membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara, karena kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. (al-heri)