Dosen BDPI Umuslim bahas kawasan konservasi perairan

 

Dua orang dosen universitas almuslim dari  program studi Budidaya Perairan (BDPI) menjadi pemateri dalam kegiatan FGD bidang Konservasi  Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, (20/11/2019).

Kegiatan FGD di Bireuen yang membahas Survei Pengelolaan Zonasi KKPD Bireuen menghadirkan  Rindhira Humairani Z,SPi, MSi  (Dosen Universitas Almuslim) dan  Dr. Faeok Afero, S.Pi., M.Sc Kasie yang membawahi bidang Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh untuk menginisiasi pembentukan zona kawasan konservasi perairan, dalam pemaparannya Rindhira Humairani menjelaskan mengenai potensi pesisir Kabupaten Bireuen dalam rangka rencana usulan kawasan konservasi. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, Panglima Laut dan Abu Laut seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen,Kelompok nelayan tambak dan nelayan jaring serta perwakilan dari WCS dan WWF. 

Hasil dari FGD  ini akan digunakan untuk menyusun dokumen hasil survey rencana pengelolaan dan zonasi kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bireuen.

Pada waktu bersamaan di kabupaten Aceh Selatan Muliari S.Kel., M.S yang menjabat ketua prodi Budi Daya Perairan (BDPI) universitas almuslim juga menjadi pemandu dalam FGD yang membahas  Penataan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

 Kehadiran Muliari dosen umuslim di FGD kabupaten Aceh Selatan sekaligus merupakan tim ahli biofisik kegiatan survey  atas penunjukan oleh  Kementrian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengelolaan Ruang Laut BPSDL

 Menurut Muliari S.Kel., M.S, kawasan konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 

Pembentukan kawasan konservasi perairan perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perairan sehingga sifatnya sebagai Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui dapat dipertahankan.

Pemerintah sendiri, melalui Kemenerian Kelautan dan Perikanan, telah menargetkan 20 juta hektar luas kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan pada tahun 2020. Target tersebut belum sepenuhnya dapat tercapai.

 Sejak tahun 2006, Provinsi Aceh telah mencadangkan Kawasan konservasi Perairan Daerah dan baru satu yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu KKPD Kota Sabang, jelas ka prodi budi daya perairan universitas almuslim. 

Dengan berlakunya UU no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana kewenangan pengelolaan pesisir dan laut tidak lagi berada di pemerintah kabupaten/kota, maka KKP yang sudah diinisiasi oleh kabupaten/kota harus dicadangkan ulang oleh pemerintah provinsi yang pada tanggal 26 November 2018 diterbitkan SK Gubernur no. 523/1297/2018 yang menetapkan kembali beberapa wilayah kawasan konservasi perairan dan beberapa lokasi baru yang salah satunya adalah Kabupaten Bireuen.(HUMAS)

You are here: Home News and Events Dosen BDPI Umuslim bahas kawasan konservasi perairan