Kerja Penyelengara Pemilu ibarat kerja Supermen tapi makan Supermie

 

Zulkifli,M.Kom, Akademisi  Universitas Almuslim dan Panitia seleksi (Pansel) KIP Bireuen Periode 2013-2018 dan Periode 2018-2023.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang merupakan perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 14/PUU-XI/2013 kemudian diatur pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak antara pemilu legislatif  (pileg)dan pemilihan presiden (Pilpres),  teryata dalam pelaksanaannya di lapangan banyak menyisakan berbagai  persolaan,  hal ini karena terjadi jatuh korban jiwa yang disebabkan efek kelelahan saat menjalankan tugas sesuai amanah yang telah diberikan.

Ribuan   orang yang terlibat sebagai penyelenggaraan mulai dari KPPS dan PPS, pengawas  harus mendapat perawatan medis, dan ratusan telah meninggal dunia, korban tersebut selain dari kelompok penyelenggara juga dari pengawas dan intitusi keamanan juga banyak yang jatuh korban. 

Dengan kenyataan tersebut sekarang semua sudah angkat bicara termasuk hakim  Mahkamah Konstitusi (MK) yang  meloloskan penyetujuan putusan pelaksanaan pemilu serentak ini telah mengakui kekeliruannya.

Untuk kedepan pemilu serentak ini benar-benar harus di evaluasi, karena penyelenggaraan pemilu serentak telah menambah beban kerja yang cukup berat bagi penyelenggara pemilu di tingkat bawah, baik  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta pengawas, semua pekerjaan dan tanggung jawab mereka di lapangan selama ini luput dan tidak disadari oleh pembuat kebijakan  di tingkat atas.

Pengamatan saya di lapangan mulai tingkat PPK, PPS dan KPPS, Pengawas, mereka melakukan pekerjaan yang membutuhkan fisik yang luar biasa, bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sangat berat harus berjibaku siang malam, kenyataan hari ini sudah banyak dari mereka mengalami kelelahan yang sangat luar biasa, banyak  jatuh korban harus mendapat penanganan medis, sedangkan  honor yang mereka terima sangat minim.

Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS)  tiap desa 3 orang dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) tujuh orang dan ditambah anggota linmas, dengan honor yang diterima tidak sebanding dengan tanggung jawab tugas, rincian honor yang harus di potong pajak lagi, sudah minim dibeban pajak lagi, jumlahnya mungkin tidak etis saya sebutkan rincian disini.

Yang sangat menyedihkan, anggota linmas harus sabar menggurut dada,  ada daerah yang tidak menyediakan atribut linmas, ketika berada di pintu masuk TPS,  mereka terlihat  seperti masyarakat biasa, padahal atribut bagi mereka sangat perlu untuk sebuah pengakuan, penghormatan dan membedakan mereka sebagai pengawal keamanan pada ring satu setiap TPS.

Mereka masih dianggap petugas pelengkap, padahal pengorbanan dan  perjuangan mereka demi tegaknya demokrasi di negeri ini, patut kita beri apresiasi tinggi, semoga ada sedikit perhatian  memberikan tambahan finansial ataupun perhatian kesejahteraan lain dari bantuan pemerintah daerah.

Kita sangat sesalkan berbagai kejadian pada pemilu serentak  yang menimpa penegak demokrasi di lapangan, Memang awalnya  tujuan pelaksanaan pemilu  serentak ini bagus yaitu untuk penghematan, teryata telah memakan korban yang cukup banyak, sungguh jumlah korban yang sangat besar untuk sebuah pelaksanaan demokrasi di negeri yang aman dan damai.

Dengan jumlah personil yang sangat terbatas, tugas yang cukup berat ditambah ancaman dan rayuan dari para caleg nakal agar mau berbuat curang merupakan tantangan yang cukup besar bagi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa dalam mempertahankan semangat kejujuran, bersikap adil dan integritas dalam menjalankan tugas.

Belum lagi dengan tugas perbaikan data dan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan menambah beban kerja, mereka bekerja tanpa pamrih dan penuh tangung jawab  tanpa mempersoalkan  honor yang diberikan, mereka benar-benar bekerja ala Superman tetapi makan Supermi (tanpa biaya poding). 

(Superman adalah suatu tokoh fiksi dalam sebuah cerita yang mempunyai kekuatan lebih untuk melaksanakan satu tugas dibandingkan kekuatan manusia biasa termasuk punya kekuatan untuk terbang), sedangkan Supermi adalah sejenis makanan ringan yang biasa dimakan sebagai makanan pelengkap, bukan sebagai makanan utama penambah asupan gizi. 

Maka sangat wajar saya tamsilkan kerja penyelenggara pemilu yang begitu berat, bahkan sudah diluar batas jam kerja harian, sedangkan honor yang mereka dapatkan sungguh sangat minim, berbeda jauh dengan beratnya tangung jawab tugas yang mereka kerjakan.

Kita acungi jempol atas  keikhlasan dan pengabdian yang telah ditunjukkan oleh pengawal demokrasi ini, walaupun belum mendapat perhatian yang wajar dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Memang secara aturan honor dan insentif mereka semua disediakan oleh pemerintah pusat melalui KPU, tetapi pemerintah daerah juga jangan tutup mata bagi mereka yang telah berjibaku siang malam mensukseskan pesta demokrasi di daerah, karena kalau pemilu gagal di suatu daerah yang menjadi gagal bukan hanya pemerintah pusat tetapi yang paling utama adalah pemerintah daerah.

Jadi sangatlah wajar suatu daerah mengambil satu kebijakan untuk dapat mendukung dan mensukseskan pemilu diwilayah masing-masing, apapun yang mereka lakukan, apalagi di daerah pelosok bisa jadi taruhan nyawa bagi mereka, demi suksesnya pemilu dan nama baik daerah.

Hendaknya  pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota dapat memberikan dengan mengalokasikan sedikit tambahan honor atau insentif lain, sebagai penghargaan ucapan terima kasih  bagi pahlawan demokrasi ini.

Sekarang dengan kenyataan dilapangan mari kita buka hati, bagaimana caranya untuk dapat memberikan perhatian bagi mereka dan pemerintah harus dapat mengambil satu sikap dan kebijakan untuk membantu pahlawan demokrasi ini.

Saya sempat menanyakan pada beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan PPS di beberapa desa dalam kabupaten Bireuen, mereka mengakui beban kerja yang cukup berat dan butuh ketelitian dan fisik yang prima untuk bisa menjalankan tugas tersebut, mereka akui pemilu serentak ini sangat berat.

Kalau pemerintah tidak menambah dan memperhatikan tambahan sedikit honorarium ataupun dalam bentuk lainnya, berarti telah menyiksa mereka dengan memberikan honor minim dengan kerja yang cukup berat, hal ini terjadi karena banyaknya tambahan kerja dari pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) yang bersamaan dengan kerja pemilihan legislatif (pileg).

Mungkin pembuat kebijakan dalam menyusun UU pemilu  hanya berpedoman pada penyelenggara pileg saja, atau alasan efisiensi tanpa membayangkan tambahan kerja dari pemilihan presiden (pilpres), sehingga terjadinya persoalan seperti ini, Alhamdulillah sekarang sudah ada wacana dari untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu kedepan, semoga  akan lahir satu metode pemilu yang terbaik.

Menurut UU Pemilu nomor 7 tahun 2017, ada sebelas point tugas kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang harus dilaksanakan mulai dari pengumuman daftar pemilih mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah kerjanya, belum lagi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU atau KIP Kabupaten/Kota.

Begitu juga dengan KPPS yang berjumlah tujuh orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), dengan tujuh poin tugas yang juga tidak kalah berat mulai dari pendaftaran pemilih yang butuh  tingkat ketelitian dan rasa tanggung jawab tinggi, mereka harus berjibaku siang malam, karena sedikit mereka lengah terjadi kekeliruan dan pengisian data pemilih, serta saat hari H juga  tidak boleh sembarangan meninggalkan lokasi, karena untuk menghindari  munculnya kecurigaan, hujatan, saling tuduh dan ancaman dari masyarakat dan peserta pemilu.

Maka tidak heran mereka penyelenggara baik KPPS maupun PPS, Pengawas harus tidur di lokasi TPS bahkan ada yang sampai beberapa  hari di lokasi, menunggu selesainya semua proses perhitungan dan rekap suara di tingkat TPS dan mengantar sampai ke tingkat PPK, belum lagi perjuangan bagi yang lokasi TPS di daerah terisolir dengan insfrastruktur yang terbatas.

Kepada para caleg dan timses yang sudah mendapat berbagai ilmu dari pembekalan dan amunisi strategi  tentang  berbagai proses tahapan pemilu, berhentilah saling mengklaim bahwa para jagoannyalah yang menang,  berhentilah menghujat para penyelenggara dengan hinaan dan cacian yang tidak mendasar apabila tidak ada bukti yang cukup.

Mari kita hormati proses pelaksanaannya sesuai peraturan perundangan dengan kepastian hukum sampai proses penetapan akhir yang dilakukan institusi resmi, jangan lakukan hal yang dapat merugikan kita semua

Mari kita rawat demokrasi ini dalam bingkai persatuan dan persaudaraan yang penuh nuansa kekeluargaan, hilangkan semua perbedaan lambang dan warna partai, karena semua kita menjunjung nilai-nilai demokrasi. 

Semoga semua kita jadi pemenang bukan pecundang, salut dan apresiasi atas kerja ikhlas penyelenggara mulai tingkat kecamatan, dan gampong, mari kita doakan dengan tulus  semoga kerja ikhlas mereka menjadi tambahan amal  pahala dan pengakuan dari masyarakat, sedangkan bagi  mereka yang telah gugur dalam mengawal demokrasi ini husnul khatimah...Aamiiin YRA.

 

Cerita ini pernah tanyang di http://aceh.tribunnews.com tanggal 29/04/2019/ dengan judul PPS dan KPPS Kerja Superman Makan Supermie.

 

You are here: Home News and Events Kerja Penyelengara Pemilu ibarat kerja Supermen tapi makan Supermie